Herman Hofi Munawar: Hukum Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah, Rakyat Terus Dikriminalisasi!

Indo-sight.com | Pontianak , KALBAR – Situasi sosial-politik di Kalimantan Barat dinilai kian memanas dan jauh dari kondisi kondusif. Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, SH, menegaskan bahwa gejolak yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari kekecewaan mendalam rakyat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak, bahkan justru menimbulkan penderitaan.

Dalam pernyataannya pada Minggu (31/8/2025), Herman menilai bahwa rasa frustasi masyarakat semakin meningkat karena kebijakan yang lahir dari pemerintah tidak menyentuh kepentingan rakyat secara langsung. Kondisi ini, menurutnya, melahirkan jurang ketidakpercayaan antara warga dengan para pemegang kekuasaan.

“Banyak yang merasa bahwa wakil rakyat, baik di DPR maupun DPRD, tidak lagi berfungsi dan tidak punya makna bagi kehidupan rakyat. Janji kampanye hanya terasa hampa, harapan akan perubahan sebatas angan-angan,” ujar Herman.

Lebih lanjut, Herman menyoroti praktik penegakan hukum yang dinilai timpang. Ia menyebut banyak persoalan rakyat yang bersinggungan dengan hukum terabaikan, sementara aparat penegak hukum kerap berpihak pada mereka yang memiliki kekuatan modal.

Tidak jarang, lanjutnya, rakyat justru dikriminalisasi akibat konflik lahan dengan perusahaan perkebunan. Tanah yang semestinya menjadi sumber penghidupan masyarakat desa, kini berubah menjadi ladang konflik berkepanjangan.

“Hukum yang seharusnya melindungi rakyat justru terasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini adalah cerminan rasa ketidakadilan yang semakin meresap ke dalam sendi kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Herman menekankan bahwa persoalan ini bukanlah permusuhan antara rakyat dengan aparat. Menurutnya, yang terjadi adalah jeritan hati masyarakat yang menuntut pengakuan terhadap hak-hak dasar mereka.

“Rakyat membutuhkan kehadiran negara yang melindungi, bukan yang menindas. Aparat penegak hukum harus berdiri di sisi kebenaran, bukan di sisi penguasa atau korporasi. Begitu pula, aparat membutuhkan kepercayaan rakyat agar dapat menjalankan tugas dengan baik,” jelas Herman.

Ia menyerukan agar solusi ditempuh melalui dialog yang tulus dan konstruktif, bukan melalui pendekatan represif yang berpotensi memperkeruh keadaan.

Menutup pernyataannya, Herman mendesak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Barat agar segera mengambil langkah konkret dalam meredam keresahan publik. Menurutnya, Forkopimda harus melakukan evaluasi terhadap kinerja instansi masing-masing, lalu berkolaborasi untuk menciptakan rasa aman dan adil bagi seluruh masyarakat.

“Hentikan pertemuan-pertemuan yang hanya bersifat seremonial tanpa makna bagi rakyat. Yang dibutuhkan saat ini adalah aksi nyata agar Kalimantan Barat kembali menjadi rumah yang damai, adil, dan nyaman bagi seluruh penghuninya,” tutup Herman Hofi Munawar.

Sumber ; Dr.Herman Hofi Munawar, SH.

Red/Gun*