pengamat publik

Indo-sight.com | KUBU RAYA, KALBAR – Rencana Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk memindahkan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dari Kecamatan Sungai Ambawang ke wilayah lain memunculkan polemik di tengah masyarakat. Kebijakan tersebut menuai keberatan dari sebagian warga yang khawatir terhadap dampak lingkungan, sosial, maupun kesehatan yang dapat timbul akibat relokasi tersebut. Pengamat hukum dan kebijakan […]

Indo-sight.com | PONTIANAK — Persidangan korupsi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pasir Panjang Indah di Kota Singkawang memasuki babak krusial. Jaksa Penuntut Umum menuntut Sumastro, Sekretaris Daerah sekaligus mantan Penjabat Wali Kota Singkawang, dengan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta. Dua pejabat lain Widatoto (Kepala BPKAD) dan Parlinggoman (Kepala Bapenda) juga dituntut […]

Indo-sight.com | PONTIANAK — Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menyoroti persoalan klasik yang hingga kini belum terselesaikan terkait buruh bongkar muat, baik di dalam maupun di luar area pelabuhan.   Menurutnya, problem upah, jaminan sosial BPJS, hingga perlindungan hukum masih menjadi momok yang terus menghantui para pekerja sektor logistik tersebut.   […]

Indo-sight.com | PONTIANAK — Warga Kalimantan Barat menyambut dengan antusias dan penuh harapan atas pelantikan Dr. Emilwan Ridwan, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat yang baru, pada Kamis, 23 Oktober 2025. Bagi masyarakat Bumi Khatulistiwa, kehadiran Emilwan Ridwan bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi momentum penting untuk menghadirkan reformasi nyata dalam penegakan hukum […]

Indo-sight.com | Pontianak, Kalbar — Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, SH, memberikan apresiasi dan menyambut baik putusan bebas murni (zuivere vrijspraak) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap Paulus Andy Mursalim dalam perkara pengadaan tanah Bank Kalbar tahun 2015. Dalam keterangan resminya kepada awak media, Selasa (21/10/2025), Herman Hofi menyebut putusan […]

Indo-sight.com | PONTIANAK – Pemberian dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Yayasan Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk pembangunan sarana pendidikan dan fasilitas publik dinilai sah secara hukum, memenuhi syarat administrasi, serta terbukti tepat guna. Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa dana hibah tersebut digunakan untuk pembangunan SMA Mujahidin dan […]

Indo-sight.com | Pontianak – Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum.   Menurutnya, tindak pidana korupsi memang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan, namun proses penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan prinsip negara hukum. “Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan […]

Indo-sight.com | Pontianak , KALBAR – Situasi sosial-politik di Kalimantan Barat dinilai kian memanas dan jauh dari kondisi kondusif. Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, SH, menegaskan bahwa gejolak yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari kekecewaan mendalam rakyat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak, bahkan justru menimbulkan penderitaan.   Dalam pernyataannya […]

Indo-sight.com || Pontianak – Minggu 24 Agustus 2025 | Kunjungan pejabat negara, khususnya di tengah masyarakat, idealnya menghadirkan perubahan nyata. Namun, sering kali publik bertanya-tanya apakah kunjungan tersebut menghasilkan kebijakan konkret atau sekadar seremonial yang menghabiskan anggaran.   Hal itu disampaikan Dr. Herman Hofi Munawar, pengamat hukum dan kebijakan publik, menanggapi peninjauan Wakil Presiden RI, […]

Indo-sight.com | Pontianak – Polemik mengenai wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut akan menghentikan mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) DPRD mendapat tanggapan tegas dari pengamat publik, Dr. Herman Hofi Munawar, SH. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak tepat karena secara hukum, pokir justru merupakan amanat langsung dari berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia.   “Pokir DPRD itu […]