KATEGORI
  • Daerah
  • Digitalizing
  • Ekonomic
  • Halo Indosight
  • Hukum
  • Indosighters
  • Metropolis
  • Nasionalis
  • Organisasi masyarakat
  • Political
  • Polri
  • Polri -TNI
  • Religi
  • Religi
  • Teknologi
  • TNI
  • TNI -Polri
  • Trending News
  • WTP Bukan Ukuran Keberhasilan Pemerintahan, Hanya Pengakuan Administratif,Pengamat: Pemerintah Sibuk Urus Kertas, Bukan Rakyat!

    BY 29 Mei 2025 Dilihat: 474 kali

    IndoSight.com|PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat. Capaian ini menambah daftar panjang predikat WTP yang diraih Pemkot selama beberapa tahun terakhir.

    Meski demikian, sejumlah pihak menilai bahwa WTP tidak dapat dijadikan indikator tunggal keberhasilan tata kelola pemerintahan. Salah satunya datang dari Dr. Herman Hofi Munawar, pengamat kebijakan publik. Ia menyatakan bahwa opini WTP pada dasarnya hanya menunjukkan kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi, bukan pada seberapa besar manfaat anggaran dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “WTP itu penghargaan administratif, bukan capaian substantif. Ia hanya menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai aturan, bukan bahwa anggaran digunakan secara efektif untuk menjawab kebutuhan rakyat,” ujar Herman kepada media ini, kamis (29/5).

    Menurutnya, tidak sedikit pemerintah daerah yang tetap mendapat WTP meskipun dalam praktiknya anggaran habis untuk hal-hal yang tidak prioritas, seperti belanja operasional birokrasi, perjalanan dinas, pembangunan infrastruktur non-esensial, atau kegiatan seremonial yang tidak menyentuh hajat hidup masyarakat.

    BACA JUGA  Hari Bhayangkara ke-79, Polresta Pontianak Lakukan Anjangsana ke Purnawirawan, Personel Sakit, dan Warakawuri

    Selama dokumen penyusunan dan pertanggungjawaban keuangan dianggap rapi dan tidak mengandung pelanggaran hukum, maka opini WTP tetap dapat diberikan oleh BPK. Hal inilah yang menurut Herman sering kali disalahartikan sebagai tolok ukur kesuksesan.

    “Logika ini berbahaya. Karena kemudian keberhasilan pemerintahan direduksi hanya sebatas kerapian laporan keuangan, bukan pada efektivitas dan keberpihakan anggaran terhadap masyarakat miskin, pendidikan, kesehatan, atau pengangguran,” tambahnya.

    Herman menyebutkan bahwa dalam praktiknya, WTP kerap dijadikan alat legitimasi politik oleh kepala daerah untuk membentuk citra positif di tengah publik. Capaian itu kemudian dikapitalisasi melalui publikasi masif, meskipun masih banyak persoalan fundamental di masyarakat yang tak kunjung terselesaikan.

    “WTP bukan hal yang salah, tapi tidak semestinya dibanggakan secara berlebihan seolah-olah sudah menandakan keberhasilan menyeluruh,” tegasnya.

    Lebih jauh, ia menilai bahwa masyarakat sejatinya tidak membutuhkan laporan keuangan yang rapi, tetapi pelayanan publik yang nyata. Ketersediaan air bersih, harga pangan yang terjangkau, akses pendidikan yang inklusif, serta layanan kesehatan yang merata jauh lebih dibutuhkan daripada sekadar opini keuangan dari auditor negara.

    BACA JUGA  Polresta Pontianak Gelar Nobar pagelaran Wayang Kulit Streaming YouTube dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-79

    “WTP itu penting, tapi seharusnya dipandang sebagai syarat minimum dalam tata kelola. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran benar-benar digunakan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan,” pungkasnya.

    Opini WTP yang diraih Pemkot Pontianak tahun ini tercatat menjadi yang kesembilan kalinya secara berturut-turut. Namun dalam laporan kinerja Pemkot selama setahun terakhir, masih ditemukan keluhan publik terkait distribusi bantuan sosial, sanitasi lingkungan, dan kesenjangan layanan kesehatan antar kelurahan.

    Sebagian warga juga menyoroti minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, yang membuat penganggaran lebih teknokratis ketimbang responsif terhadap kebutuhan riil warga.

     

     

    Belum ada komentar untuk WTP Bukan Ukuran Keberhasilan Pemerintahan, Hanya Pengakuan Administratif,Pengamat: Pemerintah Sibuk Urus Kertas, Bukan Rakyat!

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Berita Populer

    • Indo-Sight.com|Pontianak , 23 Mei 2025 – Dalam suasana penuh kekhidmatan dan semangat kebersamaan, Perguruan Tenaga Dalam Al Islam (PERALIS) kembali menggelar momentum penting bertajuk Silaturahmi Akbar PERALIS. Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk merajut ukhuwah, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta meneguhkan komitmen bersama dalam melestarikan dan mengembangkan keilmuan tenaga dalam berbasis nilai-nilai Islam. Acara yang dihadiri […]

      Mei 23, 2025
    • Indo-Sight.com| Kubu Raya, Kalimantan Barat, 23 Mei 2025|Kapolres Kubu Raya, AKBP Kadek Ary Mahardika S.I.K, memberikan apresiasi tinggi kepada ratusan anggota Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat atas partisipasi mereka dalam mengawal jalannya sidang lapangan sengketa lahan antara warga dan PT Agro Alam Nusantara (AAN) yang berlangsung di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, […]

      Mei 24, 2025
    • Indo-Sight.com|Pontianak Utara, 21 Juni 2025 – Sebuah tragedi berdarah mengguncang Kelurahan Parwasal, Kecamatan Pontianak Utara, Sabtu (21/6) siang. Insiden yang terjadi sekitar pukul 12.00 wiba,tersebut menyebabkan tiga orang mengalami luka berat dan kini menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Soedarso. Hingga berita ini diturunkan, motif serangan mendadak itu masih menjadi tanda tanya besar. Menurut informasi […]

      Jun 21, 2025
    • IndoSight.com | Kubu Raya, Kalimantan Barat – Rabu, 21 Mei 2025|Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Inspektorat Daerah mengambil langkah cepat dengan melakukan pemeriksaan langsung ke Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Tindakan ini diambil menyusul laporan masyarakat serta mencuatnya pemberitaan media terkait dugaan penyelewengan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun anggaran 2024. […]

      Mei 23, 2025
    • IndoSight.com|Melawi, Kalimantan Barat – 1 Juni 2025|Isu dugaan pelanggaran dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah pedalaman Kalimantan kembali mencuat. Klarifikasi dari pengelola SPBU 6679603 Laman Mumbung atas pemberitaan dugaan penyimpangan penyaluran BBM justru disambut dengan sorotan balik oleh pemerhati hukum energi dan masyarakat sipil. Sejumlah aktivis menilai, klarifikasi sepihak dari pihak SPBU 6679603 […]

      Jun 02, 2025
    • Indo-Sight.com | PONTIANAK — Sengketa lahan antara warga Desa Pelanjau Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, dengan dua perusahaan perkebunan, yaitu PT Budidaya Agro Lestari dan PT Minamas, kembali mencuat ke permukaan. Konflik yang telah berlangsung sejak 2010 ini kembali dibahas dalam audiensi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Kalbar, pada Selasa […]

      Mei 21, 2025

    Berita Terkini

    Indonesia – Ingin membawa bisnis Anda ke dunia digital atau memperbarui website yang sudah ada? Kreatornusa.com adalah solusi tepat untuk […]

    Feb 12, 2024

    Indonesia – Ingin membawa bisnis Anda ke dunia digital atau memperbarui website yang sudah ada? Kreatornusa.com adalah solusi tepat untuk […]

    Apr 12, 2024

    Indonesia – Ingin membawa bisnis Anda ke dunia digital atau memperbarui website yang sudah ada? Kreatornusa.com adalah solusi tepat untuk […]

    Mei 12, 2024

    WPNews adalah tema WordPress yang dirancang khusus untuk website portal berita. Dengan tampilan yang menarik, performa yang ringan, dan optimasi […]

    Agu 25, 2024

    WPNews adalah tema WordPress yang dirancang khusus untuk website portal berita. Dengan tampilan yang menarik, performa yang ringan, dan optimasi […]

    Agu 25, 2024

    H.Mansur Zahri, MM.

    Pimpinan umum

    Dr.Herman Hofi Munawar,SH,.MH.