KPK Periksa Adik Gubernur Kalbar: Dugaan Korupsi Dinasti Politik Mencuat di Mempawah

Indo-Sight.com|JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyasar lingkaran inti kekuasaan politik daerah dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan strategis di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pada Jumat, 13 Juni 2025, penyidik memeriksa Ria Mulyadi, mantan Ketua DPRD Mempawah sekaligus adik kandung Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

Pemeriksaan terhadap Ria Mulyadi digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ia dipanggil sebagai saksi dalam perkara korupsi peningkatan dua ruas jalan, yakni Sekabuk–Sei Sederam dan Sebukit Rama–Sei Sederam, yang digarap menggunakan anggaran tahun 2015 sebesar lebih dari Rp71 miliar.

Langkah ini menandai eskalasi penyidikan KPK dalam membongkar praktik korupsi yang selama ini diduga dilindungi oleh kekuasaan dinasti politik lokal.

Menurut keterangan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, proyek yang menjadi objek perkara diduga mengalami penyimpangan sistematis mulai dari tahap perencanaan, proses lelang, hingga pelaksanaan. Dugaan manipulasi tersebut melibatkan aktor lintas lembaga dan jejaring kepentingan lokal maupun nasional.

“Selain Ria Mulyadi, KPK juga memeriksa dua pejabat dari Kementerian Keuangan berinisial MT dan MN, masing-masing Maharta Titi dan M. Nafi, terkait peran mereka dalam pengawasan penggunaan anggaran,” kata Budi dalam keterangan tertulis.

Sebelumnya, pada Rabu (11/6/2025), KPK telah memeriksa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mempawah, Hamdani, serta tiga pejabat teknis lainnya: Sulaiman, Abdurahman, dan Idy Safriadi.

Hingga kini, KPK telah menetapkan tiga tersangka—dua di antaranya merupakan penyelenggara negara, sementara satu lainnya adalah pihak swasta rekanan proyek. Namun nama-nama besar di lingkaran elite politik Mempawah masih belum tersentuh secara resmi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah proses penegakan hukum hanya berhenti pada pelaksana teknis, ataukah akan menyasar aktor intelektual di balik proyek bermasalah tersebut?

“Sudah lama masyarakat Mempawah mencurigai adanya pengaruh kuat dari satu keluarga atas proyek-proyek besar daerah. Sayangnya, baru sekarang terlihat upaya serius membongkar itu,” ujar seorang aktivis anti-korupsi di Kalbar yang enggan disebutkan namanya.

Dalam rangkaian penyidikan, KPK telah melakukan penggeledahan pada 16 titik lokasi berbeda di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Kota Pontianak pada 25–29 April 2025. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita berbagai dokumen fisik dan digital, alat komunikasi, serta data keuangan proyek yang diduga mengindikasikan aliran dana mencurigakan.

Meski begitu, publik menantikan langkah konkret selanjutnya—yakni penetapan dalang utama dan pengungkapan arsitek korupsi yang sesungguhnya.

Sejumlah organisasi sipil, mahasiswa, dan pengamat tata kelola pemerintahan di Kalimantan Barat mulai menyuarakan desakan terbuka kepada KPK agar menyelidiki lebih dalam struktur jaringan korupsi yang terindikasi bersifat dinastik.

“Ini bukan lagi soal proyek jalan atau kerugian negara semata. Ini adalah soal kekuasaan yang dikelola secara tertutup dan digunakan untuk memperkaya lingkaran sendiri,” ujar seorang penggiat antikorupsi di Pontianak.

Mereka menuntut agar KPK tidak hanya berhenti di level ASN atau kepala dinas, tetapi juga menyasar politisi-pengusaha yang selama ini diduga mengendalikan proyek-proyek multiyears bernilai ratusan miliar.

Pemeriksaan terhadap Ria Mulyadi menjadi momen krusial bagi KPK untuk membuktikan komitmennya dalam membongkar praktik korupsi yang berakar pada dinasti politik daerah. Langkah ini berpotensi menjadi preseden bagi penanganan korupsi berbasis kekuasaan keluarga di berbagai wilayah Indonesia.