Pengamat

INDO-SIGHT.COM | Pontianak, KALBAR — Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, SH, menegaskan bahwa praktik pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menggunakan truk biasa merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.   Hal tersebut disampaikan Herman Hofi […]

Indo-sight.com | Pontianak, KALBAR — Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dr. Herman Hofi Munawar, SH, mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Pontianak dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya pada proyek-proyek pembangunan fasilitas publik.   Menurutnya, kontrol sosial dari warga merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik agar setiap program […]

Indo-sight.com | Pontianak, Kalbar — Alumni Lemhannas, Herman Hofi Munawar, menyatakan bahwa perayaan Natal tahun 2025 di Kalimantan Barat berlangsung aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya gangguan keamanan yang berarti.   “Alhamdulillah, perayaan Natal tahun 2025 ini berjalan dengan baik, tidak ada gangguan dalam bentuk apa pun. Kita patut berterima kasih kepada aparat Kepolisian dan […]

Indo-sight.com | Pontianak, Kalimantan Barat — Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi hampir di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Barat dinilai bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan cerminan kegagalan kebijakan publik (policy failure) dan lemahnya sistem pengawasan secara struktural. Hal itu disampaikan oleh Dr. Herman Hofi Munawar, SH, pengamat […]

Indo-sight.com | Pontianak, Kalimantan Barat — 20 Desember 2025|Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, SH, menyoroti praktik penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) yang dinilai kerap tidak proporsional dan berpotensi menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif.   Menurut Dr. Herman Hofi, para pengusaha jasa konstruksi […]

Indo-sight.com | PONTIANAK — Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat menilai disharmoni yang terjadi secara terbuka antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat telah menjadi perhatian publik secara luas.   Perselisihan dua pucuk pimpinan ini dinilai sebagai kondisi yang memprihatinkan dan menimbulkan kegelisahan kolektif di berbagai lapisan masyarakat. Menurut pengamat, ketegangan tersebut tidak hanya […]

Indo-sight.com | Pontianak — Insiden yang dialami sejumlah wartawan usai Konfercab dan Konferda PDI Perjuangan se-Kalimantan Barat pada Senin (24/11/2025) kembali menempatkan isu kebebasan pers sebagai sorotan utama. Para jurnalis yang hendak melakukan doorstop interview dengan Ketua DPD PDIP Kalbar, Lasarus, mengaku mengalami tindakan penghalangan oleh seorang individu bernama Najib yang berada di sekitar lokasi […]

Indo-sight.com|Pontianak,KALBAR — Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, memberikan apresiasi tinggi atas capaian Pemerintah Kota Pontianak yang berhasil meraih predikat “Sangat Informatif” dengan nilai 99,55 dalam penilaian keterbukaan informasi publik tahun ini.   Menurutnya, skor tersebut merupakan pencapaian yang luar biasa fantastis serta menjadi sinyal positif terkait komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan […]

Indo-sight.com | PONTIANAK — Ketua Lembaga Hukum Yayasan Mujahidin Pontianak, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa pemberitaan mengenai dugaan pengalihan dana hibah sebesar Rp22 miliar yang disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat baru-baru ini mengandung kekeliruan mendasar dan berpotensi menyesatkan publik.   “Perlu kami luruskan bahwa tidak ada entitas bernama Yayasan Pendidikan Mujahidin sebagaimana […]

Indo-sight.com | Pontianak — Kasus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pasir Panjang di Singkawang kembali memicu perdebatan hukum setelah sejumlah pejabat daerah dijadikan terdakwa dalam perkara yang disangka menimbulkan kerugian negara.   Menurut Dr. Herman Hofi Munawar, pengamat hukum dan kebijakan publik, penyikapan perkara ini patut dicermati lebih mendalam karena berpotensi mencampuradukkan ranah administrasi pemerintahan dengan […]