SPBU 64-795-02 Rawak Diduga Suplai BBM Bersubsidi ke Tambang Emas Ilegal di Sekadau Hulu!

Indo-sight.com | Sekadau, Kalbar — Dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Sekadau. Investigasi yang dilakukan tim media ini pada Sabtu, 17 November 2025, menemukan indikasi kuat bahwa SPBU 64-795-02 Rawak, Kecamatan Sekadau Hulu, terlibat dalam distribusi solar subsidi ke aktivitas PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) di wilayah Mahap.

Pantauan di lapangan menunjukkan antrean kendaraan yang memadati area SPBU sejak pagi. Proses pengisian berlangsung tidak tertib dan tanpa pengawasan memadai. Beberapa kendaraan yang mengisi diduga menggunakan belasan barcode berbeda, mengindikasikan adanya praktik pengumpulan jatah kuota BBM untuk satu pihak tertentu.

Menurut kesaksian warga, praktik ini sudah berlangsung cukup lama.

“Satu pengantri, satu mobil itu ada yang sampai belasan barcode. Mungkin punya akun itu sampai 800–1000 liter,” ujar seorang warga.

Warga lainnya menegaskan bahwa solar yang masuk ke SPBU hanya datang sekali seminggu, namun sebagian besar diduga tidak diperuntukkan bagi masyarakat umum.

“Untuk dapat barcode itu, punya orang nitip. Dulu pernah mau kelahi karena tidak tertib. Kalau ndak salah dulu ada milik oknum anggota juga,” ungkap warga lainnya.

Ada pula warga yang menyebut nama tokoh lokal yang diduga memiliki beberapa barcode untuk pengambilan BBM dalam jumlah besar.

“Punya Dona itu ada barcode juga bang, beberapa. Siang juga udah ndak ada lagi minyak di situ,” ujar seorang warga.

Warga juga menyampaikan bahwa masyarakat kecil justru sulit mendapatkan solar subsidi.

“Kita masyarakat kecil ini tidak pernah dapat. Uang kita beda sama mereka. Bos-bos semua di situ,” katanya.

Dalam hitungan beberapa jam sejak truk pengangkut BBM datang, solar di SPBU tersebut sudah kembali habis.

Praktik ini berpotensi melanggar beberapa regulasi, antara lain:

1. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas)

Pasal 55: setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi negara dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.

Pasal 53 huruf d: pengangkutan dan penyaluran BBM tanpa izin dapat dikenai pidana.

Jika SPBU atau operator terbukti melakukan penyaluran tidak sesuai ketentuan, maka hal tersebut masuk dalam kategori penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

2. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

Pasal 158: setiap orang yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda hingga Rp 100 miliar.

Distribusi BBM subsidi untuk PETI dapat memperkuat unsur ikut serta, memfasilitasi, atau membantu tindak pidana pertambangan ilegal.

Dugaan praktik suplai BBM bersubsidi untuk PETI ini menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat, mulai dari kelangkaan solar hingga meningkatnya harga di tingkat pengecer.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengelola SPBU, aparat setempat, maupun instansi pengawasan distribusi BBM. Tim media masih berupaya melakukan konfirmasi.

Sumber : Tim investigasi

Red/Gun*