Indo-Sight.com|Pontianak – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menganggarkan pengadaan mobil dinas senilai Rp15 miliar dalam APBD Tahun 2025 ramai menjadi perbincangan di warung-warung kopi. Sebagian warga menilai kebijakan itu kurang sensitif terhadap kondisi infrastruktur daerah yang masih memerlukan perhatian serius.
Namun, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai polemik tersebut perlu dilihat dalam konteks kebutuhan riil pemerintahan dan tantangan geografis Kalimantan Barat.
“Sebenarnya, hal ini tidak melanggar konsep efisiensi, baik dari perspektif hukum maupun operasional. Justru pengadaan ini dibutuhkan untuk menggantikan kendaraan dinas yang sudah berusia tua,” kata Herman kepada awak, Sabtu, 14 Juni 2025.
Menurutnya, anggapan bahwa pengadaan ini boros anggaran merupakan pemahaman yang keliru terhadap konsep efisiensi. “Efisiensi bukan berarti memangkas semua pengeluaran, melainkan menempatkan anggaran sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, mobilitas pejabat daerah sangat krusial untuk mendorong percepatan pembangunan,” ujarnya.
Kalimantan Barat, kata Herman, merupakan provinsi dengan wilayah yang sangat luas sekitar 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Jarak antara ibu kota provinsi, Pontianak, ke Kapuas Hulu setara dengan perjalanan darat dari Jakarta ke Surabaya.
“Kondisi ini membutuhkan sarana transportasi yang layak agar pelayanan publik berjalan optimal,” ucapnya.
Herman juga menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam rencana pengadaan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal 3 ayat (1), pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 44 menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa harus berdasarkan kebutuhan nyata.
“Juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Standar Barang dan Kebutuhan, ketentuan itu sudah jelas. Jadi, dari aspek hukum tidak ada yang dilanggar,” kata Herman.
Ia pun membandingkan pengadaan kendaraan dengan sistem penyewaan, yang menurutnya justru berpotensi memboroskan anggaran dalam jangka panjang. “Jika dibandingkan dengan biaya sewa, membeli kendaraan jelas lebih hemat. Dan bayangkan jika pejabat tak bisa ke lapangan hanya karena tak ada kendaraan. Itu bukan hanya memalukan, tapi menghambat kerja pemerintahan,” tuturnya.
Herman menyarankan publik untuk melihat kebijakan ini secara lebih komprehensif, mengingat konteks geografis, kebutuhan operasional, dan dasar hukum yang menopang keputusan tersebut.
Indo-Sight.com|Pontianak , 23 Mei 2025 – Dalam suasana penuh kekhidmatan dan semangat kebersamaan, Perguruan Tenaga Dalam Al Islam (PERALIS) kembali menggelar momentum penting bertajuk Silaturahmi Akbar PERALIS. Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk merajut ukhuwah, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta meneguhkan komitmen bersama dalam melestarikan dan mengembangkan keilmuan tenaga dalam berbasis nilai-nilai Islam. Acara yang dihadiri […]
Indo-Sight.com| Kubu Raya, Kalimantan Barat, 23 Mei 2025|Kapolres Kubu Raya, AKBP Kadek Ary Mahardika S.I.K, memberikan apresiasi tinggi kepada ratusan anggota Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat atas partisipasi mereka dalam mengawal jalannya sidang lapangan sengketa lahan antara warga dan PT Agro Alam Nusantara (AAN) yang berlangsung di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, […]
Indo-Sight.com|Pontianak Utara, 21 Juni 2025 – Sebuah tragedi berdarah mengguncang Kelurahan Parwasal, Kecamatan Pontianak Utara, Sabtu (21/6) siang. Insiden yang terjadi sekitar pukul 12.00 wiba,tersebut menyebabkan tiga orang mengalami luka berat dan kini menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Soedarso. Hingga berita ini diturunkan, motif serangan mendadak itu masih menjadi tanda tanya besar. Menurut informasi […]
IndoSight.com | Kubu Raya, Kalimantan Barat – Rabu, 21 Mei 2025|Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Inspektorat Daerah mengambil langkah cepat dengan melakukan pemeriksaan langsung ke Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Tindakan ini diambil menyusul laporan masyarakat serta mencuatnya pemberitaan media terkait dugaan penyelewengan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun anggaran 2024. […]
IndoSight.com|Melawi, Kalimantan Barat – 1 Juni 2025|Isu dugaan pelanggaran dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah pedalaman Kalimantan kembali mencuat. Klarifikasi dari pengelola SPBU 6679603 Laman Mumbung atas pemberitaan dugaan penyimpangan penyaluran BBM justru disambut dengan sorotan balik oleh pemerhati hukum energi dan masyarakat sipil. Sejumlah aktivis menilai, klarifikasi sepihak dari pihak SPBU 6679603 […]
Indo-Sight.com | PONTIANAK — Sengketa lahan antara warga Desa Pelanjau Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, dengan dua perusahaan perkebunan, yaitu PT Budidaya Agro Lestari dan PT Minamas, kembali mencuat ke permukaan. Konflik yang telah berlangsung sejak 2010 ini kembali dibahas dalam audiensi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Kalbar, pada Selasa […]
Indonesia – Ingin membawa bisnis Anda ke dunia digital atau memperbarui website yang sudah ada? Kreatornusa.com adalah solusi tepat untuk […]
Indonesia – Ingin membawa bisnis Anda ke dunia digital atau memperbarui website yang sudah ada? Kreatornusa.com adalah solusi tepat untuk […]
Indonesia – Ingin membawa bisnis Anda ke dunia digital atau memperbarui website yang sudah ada? Kreatornusa.com adalah solusi tepat untuk […]
WPNews adalah tema WordPress yang dirancang khusus untuk website portal berita. Dengan tampilan yang menarik, performa yang ringan, dan optimasi […]
WPNews adalah tema WordPress yang dirancang khusus untuk website portal berita. Dengan tampilan yang menarik, performa yang ringan, dan optimasi […]
Belum ada komentar untuk Rp15 Miliar untuk Mobil Dinas di APBD 2025: Pengamat Sebut Pengadaan Sah dan Berdasar Kebutuhan Nyata Pemerintahan!