Indo-Sight.com|Pontianak – Tindakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kalimantan Barat yang langsung menunjuk pelaksana harian (Plh) Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) tanpa menunggu tanggapan resmi dari Gubernur atas surat pengunduran diri Ketua KPAD dinilai tidak sesuai mekanisme dan berpotensi menyalahi aturan. Selain itu, hal tersebut juga dinilai mencederai prinsip independensi lembaga KPAD.(24/5).
Menurut Dr. Herman Hofi Law, pengamat kebijakan publik dari Universitas Panca Bhakti Pontianak, langkah sepihak yang diambil Kepala Dinas DPPA Kalbar menunjukkan adanya kekeliruan serius dalam memahami struktur kewenangan. “Penunjukan Plh Ketua KPAD seharusnya merupakan hasil mekanisme internal di tubuh KPAD itu sendiri, bukan keputusan sepihak dari dinas teknis. Apalagi KPAD merupakan lembaga independen yang langsung bertanggung jawab kepada Gubernur,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, proses pengunduran diri Ketua KPAD seharusnya disampaikan secara tertulis kepada Gubernur selaku pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan anggota KPAD. Setelah menerima surat tersebut, Gubernur wajib memproses dan mempertimbangkan permohonan itu, dan bila disetujui, menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian.
“Selama belum ada SK pemberhentian dari Gubernur, maka Ketua KPAD yang bersangkutan masih sah secara hukum menjabat. Dinas tidak berhak mengambil alih atau menunjuk pengganti, apalagi tanpa dasar hukum yang jelas,” tegas Dr. Herman.
Ia juga menambahkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua KPAD – baik karena pengunduran diri, diberhentikan, atau meninggal dunia – maka sesuai norma kelembagaan, pengisian jabatan Ketua dan Wakil Ketua harus melalui pemilihan secara internal oleh para anggota KPAD. Hasil pemilihan tersebut kemudian diajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan melalui SK resmi.
“KPAD dibentuk sebagai lembaga independen yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan anak secara objektif, tanpa intervensi dari pemerintah daerah maupun kekuasaan politik. Penunjukan Plh oleh Kepala Dinas DPPA justru mencoreng prinsip dasar independensi itu sendiri,” kata Dr. Herman.
Ia menilai, keterlibatan langsung pejabat eksekutif dalam mengatur struktur organisasi internal KPAD merupakan bentuk intervensi yang tidak bisa dibenarkan. Tugas DPPA sendiri, menurutnya, hanyalah sebatas pelaksana kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bukan menentukan kepemimpinan lembaga independen.
“Jika surat pengunduran diri sudah disampaikan kepada Gubernur, maka proses sepenuhnya berada di tangan Gubernur. Intervensi dari DPPA dalam bentuk penunjukan Plh tanpa dasar SK Gubernur merupakan tindakan melampaui kewenangan dan bisa dipersoalkan secara hukum dan administrasi,” tutupnya.
Indo-Sight.com|Pontianak , 23 Mei 2025 – Dalam suasana penuh kekhidmatan dan semangat kebersamaan, Perguruan Tenaga Dalam Al Islam (PERALIS) kembali menggelar momentum penting bertajuk Silaturahmi Akbar PERALIS. Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk merajut ukhuwah, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta meneguhkan komitmen bersama dalam melestarikan dan mengembangkan keilmuan tenaga dalam berbasis nilai-nilai Islam. Acara yang dihadiri […]
Indo-Sight.com| Kubu Raya, Kalimantan Barat, 23 Mei 2025|Kapolres Kubu Raya, AKBP Kadek Ary Mahardika S.I.K, memberikan apresiasi tinggi kepada ratusan anggota Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat atas partisipasi mereka dalam mengawal jalannya sidang lapangan sengketa lahan antara warga dan PT Agro Alam Nusantara (AAN) yang berlangsung di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, […]
Indo-Sight.com|Pontianak Utara, 21 Juni 2025 – Sebuah tragedi berdarah mengguncang Kelurahan Parwasal, Kecamatan Pontianak Utara, Sabtu (21/6) siang. Insiden yang terjadi sekitar pukul 12.00 wiba,tersebut menyebabkan tiga orang mengalami luka berat dan kini menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Soedarso. Hingga berita ini diturunkan, motif serangan mendadak itu masih menjadi tanda tanya besar. Menurut informasi […]
IndoSight.com | Kubu Raya, Kalimantan Barat – Rabu, 21 Mei 2025|Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Inspektorat Daerah mengambil langkah cepat dengan melakukan pemeriksaan langsung ke Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Tindakan ini diambil menyusul laporan masyarakat serta mencuatnya pemberitaan media terkait dugaan penyelewengan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun anggaran 2024. […]
IndoSight.com|Melawi, Kalimantan Barat – 1 Juni 2025|Isu dugaan pelanggaran dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah pedalaman Kalimantan kembali mencuat. Klarifikasi dari pengelola SPBU 6679603 Laman Mumbung atas pemberitaan dugaan penyimpangan penyaluran BBM justru disambut dengan sorotan balik oleh pemerhati hukum energi dan masyarakat sipil. Sejumlah aktivis menilai, klarifikasi sepihak dari pihak SPBU 6679603 […]
Indo-Sight.com | PONTIANAK — Sengketa lahan antara warga Desa Pelanjau Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, dengan dua perusahaan perkebunan, yaitu PT Budidaya Agro Lestari dan PT Minamas, kembali mencuat ke permukaan. Konflik yang telah berlangsung sejak 2010 ini kembali dibahas dalam audiensi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Kalbar, pada Selasa […]
Indonesia – Ingin membawa bisnis Anda ke dunia digital atau memperbarui website yang sudah ada? Kreatornusa.com adalah solusi tepat untuk […]
Indonesia – Ingin membawa bisnis Anda ke dunia digital atau memperbarui website yang sudah ada? Kreatornusa.com adalah solusi tepat untuk […]
Indonesia – Ingin membawa bisnis Anda ke dunia digital atau memperbarui website yang sudah ada? Kreatornusa.com adalah solusi tepat untuk […]
WPNews adalah tema WordPress yang dirancang khusus untuk website portal berita. Dengan tampilan yang menarik, performa yang ringan, dan optimasi […]
WPNews adalah tema WordPress yang dirancang khusus untuk website portal berita. Dengan tampilan yang menarik, performa yang ringan, dan optimasi […]
Belum ada komentar untuk Pengamat Soroti Penunjukan Plh Ketua KPAD Kalbar oleh Dinas: Cederai Independensi dan Langgar Prosedur