Guru Dibentak Bupati Saat Kunker, Dr. Herman: Pemimpin Seharusnya Bangun Dialog, Bukan Ciptakan Ketakutan

Indo-sight.com|PONTIANAK – Sebuah video yang menunjukkan tindakan seorang bupati di Kalimantan Barat memarahi seorang guru di hadapan publik menjadi viral dan menuai kecaman luas. Dalam video tersebut, terlihat sang bupati melontarkan kemarahan secara emosional di hadapan sejumlah pejabat dan masyarakat, yang disebut-sebut sebagai bagian dari agenda kunjungan kerja di sekolah tersebut.

Tindakan tersebut dinilai tidak hanya merendahkan martabat guru sebagai tenaga pendidik, tetapi juga menciptakan efek domino negatif terhadap ekosistem pendidikan secara keseluruhan.

Dr. Herman Hofi Munawar, Pengamat Kebijakan Publik dan Akademisi di Pontianak, menilai bahwa sikap emosional kepala daerah di ruang publik terhadap guru merupakan tindakan keliru yang tidak mencerminkan etika kepemimpinan dalam dunia pendidikan.

“Ketika seorang bupati memarahi guru di depan umum, apalagi terekam dalam video dan menjadi konsumsi publik, maka yang dirusak bukan hanya mental guru itu sendiri, tapi juga wibawa profesi guru di mata siswa, orang tua, dan masyarakat luas,” ujar Dr. Herman dalam keterangannya kepada media ini, kamis (24/7).

Menurutnya, guru bukan sekadar pengajar di ruang kelas, tetapi juga agen pembentukan karakter generasi bangsa. Menyerang wibawa mereka di depan umum dapat menggerus kepercayaan diri dan motivasi dalam menjalankan tugas profesional. Akibatnya, kualitas pembelajaran pun ikut terdampak.

“Pemimpin yang baik seharusnya menjadi teladan dalam menggunakan komunikasi yang konstruktif, bukan memamerkan kekuasaan secara emosional di depan publik,” tambahnya.

Dr. Herman menjelaskan bahwa dalam konteks pendidikan Indonesia yang sudah menghadapi banyak tantangan — mulai dari kesejahteraan guru yang belum layak, kesenjangan fasilitas pendidikan antarwilayah, hingga tekanan administratif — tindakan merendahkan guru di ruang publik merupakan bentuk kegagalan dalam membaca sensitivitas sosial dan psikologis.

“Sistem pendidikan kita sudah cukup berat. Apa yang dibutuhkan adalah dukungan moral dan institusional, bukan bentakan dan rasa takut. Ini justru memperparah krisis kepercayaan antara guru, orang tua, dan negara,” tegasnya.

Insiden ini, lanjut Dr. Herman, bukan sekadar soal etika individu, tetapi juga mencerminkan kualitas komunikasi birokrasi yang masih abai terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalisme.

“Pemimpin daerah harus menjadi agen perubahan yang berpihak pada perbaikan mutu pendidikan, bukan menciptakan suasana kerja yang intimidatif dan menjatuhkan moral aparatur, apalagi guru,” tutupnya.

Psikolog pendidikan menilai tindakan seperti ini dapat menciptakan ketidakstabilan emosional bagi guru dan lingkungan sekolah. Rasa takut yang ditimbulkan berdampak pada atmosfer belajar yang tidak kondusif, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Selain itu, tindakan tersebut memberikan contoh buruk kepada siswa bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk mempermalukan orang lain di ruang publik, bertentangan dengan semangat pendidikan karakter yang selama ini digaungkan dalam kurikulum nasional.

Berbagai pihak, termasuk organisasi profesi guru, lembaga advokasi pendidikan, serta tokoh masyarakat, menyerukan agar kejadian ini menjadi momentum evaluasi terhadap pola komunikasi dan pendekatan pemerintah daerah terhadap persoalan pendidikan.

Sumber : Dr.Herman Hofi Law(Pengamat kebijakan Publik)
(*/Gun)