Pengamat

Indo-Sight.com|PONTIANAK – Polemik status administratif dua pulau, yakni Pulau Pengekek Besar dan Pulau Pengekek Kecil, kembali mencuat setelah keduanya terdaftar sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Padahal, dalam dokumen resmi sebelumnya, kedua pulau itu tercatat sebagai wilayah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Langkah ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari pengamat […]

Indo-Sight.com|Pontianak, 29 Juni 2025 — Tindakan intimidasi dan pelarangan terhadap wartawan yang hendak meliput suatu peristiwa di sebuah daerah dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hukum dan demokrasi. Pengamat kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Law, menegaskan bahwa aksi menghalangi kerja jurnalistik adalah perbuatan pidana yang harus segera ditindak oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, kemerdekaan pers […]

Indo-Sight.cim|PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan di jalur-jalur tak resmi atau yang kerap disebut “jalur tikus” di sepanjang perbatasan Kalbar–Malaysia. Kebijakan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk dari Dr. Herman Hofi Mumawar, pengamat hukum dan kebijakan publik Kalbar. Menurut Herman, langkah yang diambil Gubernur Kalbar Ria Norsan beserta jajarannya […]

Indo-Sight.com|Pontianak, Kalbar – Rencana pembangunan Pusat Pengelolaan Sampah Terpadu (PPST) di Kota Pontianak mendapat apresiasi dari pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar. Menurutnya, langkah strategis tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kota dalam menghadapi tantangan lingkungan sekaligus implementasi konkret atas amanat peraturan perundang-undangan. “Langkah Wali Kota Pontianak ini sangat tepat, karena tidak hanya […]

Indo-Sight.com|PONTIANAK — Maraknya konflik agraria dan sengketa pertanahan yang terus berulang di berbagai daerah dinilai sebagai cerminan dari kelalaian sistemik dalam tubuh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini diungkapkan oleh pengamat hukum dan kebijakan publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, dalam pernyataannya yang menyoroti akar persoalan tumpang tindih sertifikat dan konflik batas lahan. “Kalau […]

Indo-Sight.com|MEMPAWAH — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah bersama dua aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Keuangan dalam penyelidikan dugaan penyimpangan proyek peningkatan jalan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah. Namun, langkah KPK ini menuai kritik dari kalangan akademisi. Pengamat kebijakan publik sekaligus […]

Indo-Sight.com|Pontianak – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menganggarkan pengadaan mobil dinas senilai Rp15 miliar dalam APBD Tahun 2025 ramai menjadi perbincangan di warung-warung kopi. Sebagian warga menilai kebijakan itu kurang sensitif terhadap kondisi infrastruktur daerah yang masih memerlukan perhatian serius. Namun, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai polemik tersebut perlu […]

IndoSight.com|PONTIANAK – Tindakan kekerasan terhadap jurnalis kembali menjadi sorotan publik. Dr. Herman Hofi Munawar, pengamat hukum dan kebijakan publik, menegaskan bahwa kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya menyasar individu, melainkan juga merupakan bentuk ancaman serius terhadap seluruh profesi jurnalis dan pilar-pilar demokrasi. “Kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik seperti intimidasi atau pelecehan siber, bertujuan menakut-nakuti […]

IndoSight.com|PONTIANAK – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan. Antrian panjang kendaraan berat di sejumlah SPBU, terutama truk angkutan barang dan hasil bumi, menjadi pemandangan rutin yang tak kunjung usai. Di balik antrean itu, muncul dugaan kuat adanya penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi, yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah […]

Indo-Sight.com|Pontianak – Masuknya barang-barang ilegal ke wilayah Kalimantan Barat menjadi sorotan tajam dari Dr. Herman Hofi Munawar, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar. Ia menilai, posisi geografis provinsi ini yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunei, serta jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Singapura, menjadikan Kalbar sebagai jalur strategis sekaligus rawan penyelundupan barang ilegal dari […]