Indo-Sight.com|PONTIANAK – Polemik status administratif dua pulau, yakni Pulau Pengekek Besar dan Pulau Pengekek Kecil, kembali mencuat setelah keduanya terdaftar sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Padahal, dalam dokumen resmi sebelumnya, kedua pulau itu tercatat sebagai wilayah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Langkah ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari pengamat hukum dan kebijakan publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang mencederai prinsip-prinsip good governance.
“Mendagri Tito Karnavian harus dicopot. Ia telah berulang kali membuat kegaduhan nasional. Setelah kisruh pemindahan wilayah administratif di Aceh ke Sumatra Utara, kini membuat gaduh lagi dengan memindahkan dua pulau Kalbar ke Kepri,” kata Herman kepada wartawan, Kamis, 3 Juli 2025.
Herman menuding, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, menjadi biang kerok polemik ini. Ia menyebut implementasi aturan tersebut menabrak sejumlah regulasi dan mengabaikan asas legalitas.
“Pemindahan wilayah administratif harus mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015. Di sana jelas dinyatakan bahwa perubahan batas wilayah harus mendapat persetujuan DPRD, mempertimbangkan aspek historis dan geografis, serta melalui konsultasi publik. Proses ini semua diabaikan,” ujarnya.
Tak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, keputusan ini juga dianggap melanggar UU No. 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam undang-undang tersebut, tidak tercantum bahwa Pulau Pengekek Besar dan Pengekek Kecil masuk ke dalam wilayah Kepri.
“Permendagri No. 137 Tahun 2017 masih mencatat kedua pulau itu sebagai bagian dari Kabupaten Mempawah. Jadi ini bukan sekadar soal teknis administrasi, tapi ada pelanggaran aturan yang serius,” tambah Herman.
Selain cacat hukum, kebijakan ini dinilai membawa dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Mempawah. Potensi perikanan dan pariwisata di sekitar dua pulau itu kini beralih ke yurisdiksi Kepri, membatasi akses nelayan lokal dan menggerus potensi pendapatan asli daerah (PAD).
“Bayangkan, masyarakat Mempawah kehilangan zona tangkap dan objek wisata. Ini bukan hanya kerugian ekonomi, tapi juga penghapusan sejarah dan budaya,” tegasnya.
Herman mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Mempawah, dan DPRD setempat untuk menempuh jalur hukum dan politik guna menuntut kejelasan status dua pulau tersebut.
“Ini saatnya melawan. Kita tidak boleh diam terhadap pelanggaran yang mengorbankan kepentingan rakyat,” katanya.
Sumber: Dr.Herman Hofi law
Red/Gun*
Indo-Sight.com|Pontianak , 23 Mei 2025 – Dalam suasana penuh kekhidmatan dan semangat kebersamaan, Perguruan Tenaga Dalam Al Islam (PERALIS) kembali menggelar momentum penting bertajuk Silaturahmi Akbar PERALIS. Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk merajut ukhuwah, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta meneguhkan komitmen bersama dalam melestarikan dan mengembangkan keilmuan tenaga dalam berbasis nilai-nilai Islam. Acara yang dihadiri […]
Indo-Sight.com| Kubu Raya, Kalimantan Barat, 23 Mei 2025|Kapolres Kubu Raya, AKBP Kadek Ary Mahardika S.I.K, memberikan apresiasi tinggi kepada ratusan anggota Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat atas partisipasi mereka dalam mengawal jalannya sidang lapangan sengketa lahan antara warga dan PT Agro Alam Nusantara (AAN) yang berlangsung di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, […]
Indo-Sight.com|Pontianak Utara, 21 Juni 2025 – Sebuah tragedi berdarah mengguncang Kelurahan Parwasal, Kecamatan Pontianak Utara, Sabtu (21/6) siang. Insiden yang terjadi sekitar pukul 12.00 wiba,tersebut menyebabkan tiga orang mengalami luka berat dan kini menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Soedarso. Hingga berita ini diturunkan, motif serangan mendadak itu masih menjadi tanda tanya besar. Menurut informasi […]
IndoSight.com | Kubu Raya, Kalimantan Barat – Rabu, 21 Mei 2025|Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Inspektorat Daerah mengambil langkah cepat dengan melakukan pemeriksaan langsung ke Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Tindakan ini diambil menyusul laporan masyarakat serta mencuatnya pemberitaan media terkait dugaan penyelewengan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun anggaran 2024. […]
IndoSight.com|Melawi, Kalimantan Barat – 1 Juni 2025|Isu dugaan pelanggaran dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah pedalaman Kalimantan kembali mencuat. Klarifikasi dari pengelola SPBU 6679603 Laman Mumbung atas pemberitaan dugaan penyimpangan penyaluran BBM justru disambut dengan sorotan balik oleh pemerhati hukum energi dan masyarakat sipil. Sejumlah aktivis menilai, klarifikasi sepihak dari pihak SPBU 6679603 […]
Indo-Sight.com | PONTIANAK — Sengketa lahan antara warga Desa Pelanjau Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, dengan dua perusahaan perkebunan, yaitu PT Budidaya Agro Lestari dan PT Minamas, kembali mencuat ke permukaan. Konflik yang telah berlangsung sejak 2010 ini kembali dibahas dalam audiensi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Kalbar, pada Selasa […]
Indonesia – Ingin membawa bisnis Anda ke dunia digital atau memperbarui website yang sudah ada? Kreatornusa.com adalah solusi tepat untuk […]
Indonesia – Ingin membawa bisnis Anda ke dunia digital atau memperbarui website yang sudah ada? Kreatornusa.com adalah solusi tepat untuk […]
Indonesia – Ingin membawa bisnis Anda ke dunia digital atau memperbarui website yang sudah ada? Kreatornusa.com adalah solusi tepat untuk […]
WPNews adalah tema WordPress yang dirancang khusus untuk website portal berita. Dengan tampilan yang menarik, performa yang ringan, dan optimasi […]
WPNews adalah tema WordPress yang dirancang khusus untuk website portal berita. Dengan tampilan yang menarik, performa yang ringan, dan optimasi […]
Belum ada komentar untuk Pengamat:Hilangnya Dua Pulau Kalbar: DPRD Diminta Gugat Kepmendagri Bermasalah!