IndoSight.com|JAKARTA, 2 Juni 2025 – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kembali menjadi ancaman nyata di berbagai sektor ekonomi nasional. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba di tengah tekanan global dan disrupsi industri.
Banyak dari mereka tidak mendapatkan pesangon, tidak melalui prosedur hukum, dan kehilangan kejelasan masa depan.
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (DPP LSM MAUNG) menyatakan keprihatinan mendalam dan menuntut negara hadir secara aktif,
tidak hanya sebagai pengatur pasar tetapi sebagai pelindung rakyat yang dijamin konstitusinya.
“PHK massal ini bukan sekadar konsekuensi ekonomi, tapi cerminan darurat sosial nasional.
Ketika rakyat kehilangan pekerjaan, negara tidak boleh hanya menjadi penonton statistik,” ujar Hadysa Prana Ketua Umum DPP LSM MAUNG
Hady menilai bahwa banyak PHK dilakukan tanpa mediasi, tanpa pesangon yang adil, dan tanpa jaminan hak pasca kerja. “Buruh sektor informal dan pekerja harian juga terabaikan dalam program perlindungan sosial seperti JKP dan Prakerja” Sambung Ketum
Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan:
“Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
Namun dalam praktiknya, negara cenderung lalai menjalankan mandat tersebut.
Logikanya sederhana: Ketika rakyat kehilangan pendapatan, maka daya beli menurun. Ketika daya beli menurun, ekonomi lokal stagnan.
Jika dibiarkan, efek domino ini tidak hanya menambah angka kemiskinan, tetapi juga memperlemah stabilitas nasional.
Untuk itu, DPP LSM MAUNG mendesak pemerintah pusat untuk:
1. Mengesahkan UU Jaminan Pekerjaan Nasional;
2. Membentuk Badan Nasional Penanggulangan PHK lintas sektor;
3. Mewajibkan kontrak sosial korporasi terkait dana cadangan PHK;
4. Meluncurkan skema padat karya daerah untuk menyerap tenaga kerja terdampak.
“Jika negara tidak bertindak cepat, PHK massal akan menjadi bom sosial yang menghancurkan stabilitas dan kepercayaan publik,” Imbuh Hady
Sebagai bagian dari tanggung jawab publik, DPP LSM MAUNG juga mengakui adanya sejumlah langkah pemerintah yang positif, antara lain:
– Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS Ketenagakerjaan;
– Bantuan Kartu Prakerja untuk pelatihan dan insentif pencari kerja;
– Subsidi gaji dan program padat karya yang sempat diluncurkan dalam situasi pandemi.
Namun langkah-langkah tersebut perlu diperluas, dipermudah aksesnya, dan diawasi ketat agar benar-benar menyentuh masyarakat bawah.
“Kami menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, DPR RI, serta seluruh kepala daerah,
untuk segera menetapkan kebijakan luar biasa menyikapi krisis ini” Tutup orang nomor satu di DPP LSM MAUNG
Indo-Sight.com|Pontianak , 23 Mei 2025 – Dalam suasana penuh kekhidmatan dan semangat kebersamaan, Perguruan Tenaga Dalam Al Islam (PERALIS) kembali menggelar momentum penting bertajuk Silaturahmi Akbar PERALIS. Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk merajut ukhuwah, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta meneguhkan komitmen bersama dalam melestarikan dan mengembangkan keilmuan tenaga dalam berbasis nilai-nilai Islam. Acara yang dihadiri […]
Indo-Sight.com| Kubu Raya, Kalimantan Barat, 23 Mei 2025|Kapolres Kubu Raya, AKBP Kadek Ary Mahardika S.I.K, memberikan apresiasi tinggi kepada ratusan anggota Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat atas partisipasi mereka dalam mengawal jalannya sidang lapangan sengketa lahan antara warga dan PT Agro Alam Nusantara (AAN) yang berlangsung di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, […]
Indo-Sight.com|Pontianak Utara, 21 Juni 2025 – Sebuah tragedi berdarah mengguncang Kelurahan Parwasal, Kecamatan Pontianak Utara, Sabtu (21/6) siang. Insiden yang terjadi sekitar pukul 12.00 wiba,tersebut menyebabkan tiga orang mengalami luka berat dan kini menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Soedarso. Hingga berita ini diturunkan, motif serangan mendadak itu masih menjadi tanda tanya besar. Menurut informasi […]
IndoSight.com | Kubu Raya, Kalimantan Barat – Rabu, 21 Mei 2025|Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Inspektorat Daerah mengambil langkah cepat dengan melakukan pemeriksaan langsung ke Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Tindakan ini diambil menyusul laporan masyarakat serta mencuatnya pemberitaan media terkait dugaan penyelewengan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun anggaran 2024. […]
IndoSight.com|Melawi, Kalimantan Barat – 1 Juni 2025|Isu dugaan pelanggaran dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah pedalaman Kalimantan kembali mencuat. Klarifikasi dari pengelola SPBU 6679603 Laman Mumbung atas pemberitaan dugaan penyimpangan penyaluran BBM justru disambut dengan sorotan balik oleh pemerhati hukum energi dan masyarakat sipil. Sejumlah aktivis menilai, klarifikasi sepihak dari pihak SPBU 6679603 […]
Indo-Sight.com | PONTIANAK — Sengketa lahan antara warga Desa Pelanjau Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, dengan dua perusahaan perkebunan, yaitu PT Budidaya Agro Lestari dan PT Minamas, kembali mencuat ke permukaan. Konflik yang telah berlangsung sejak 2010 ini kembali dibahas dalam audiensi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Kalbar, pada Selasa […]
Indonesia – Ingin membawa bisnis Anda ke dunia digital atau memperbarui website yang sudah ada? Kreatornusa.com adalah solusi tepat untuk […]
Indonesia – Ingin membawa bisnis Anda ke dunia digital atau memperbarui website yang sudah ada? Kreatornusa.com adalah solusi tepat untuk […]
Indonesia – Ingin membawa bisnis Anda ke dunia digital atau memperbarui website yang sudah ada? Kreatornusa.com adalah solusi tepat untuk […]
WPNews adalah tema WordPress yang dirancang khusus untuk website portal berita. Dengan tampilan yang menarik, performa yang ringan, dan optimasi […]
WPNews adalah tema WordPress yang dirancang khusus untuk website portal berita. Dengan tampilan yang menarik, performa yang ringan, dan optimasi […]
Belum ada komentar untuk PHK MASSAL ‘MENGGUNUNG”, MAUNG PUSAT DESAK NEGARA TEGAKKAN JAMINAN PEKERJAAN