Aliansi Sipil Desak KPK Tangkap Dalang Korupsi Mempawah, Soroti Kader Baru Gerindra yang Diduga Berlindung dari Hukum

IndoSight.com|Kalimantan Barat – 1 Juni 2025|Beredar seruan Desakan terhadap penegakan hukum yang tegas dan bebas dari intervensi politik kembali menggema dari akar rumput. Kali ini, suara keras datang dari Aliansi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, yang akan menyampaikan pernyataan sikap terbuka di bundaran tugu Digulis untan kota Pontianak tanggal 2 Juni 2025 terkait mandeknya penanganan kasus korupsi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Dalam seruan aksi yang disampaikan di Whatsap dan media, aliansi menyoroti dua hal utama: lambannya pengusutan kasus korupsi yang menyeret instansi publik di daerah, dan adanya indikasi bahwa oknum-oknum yang terlibat justru kini berupaya berlindung di balik partai politik.

“Kami menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) segera turun tangan untuk menangkap aktor intelektual di balik skandal korupsi di Kabupaten Mempawah. Sudah terlalu lama publik dipertontonkan drama hukum yang hanya menyentuh lapisan bawah, sementara pengendali utamanya tak tersentuh,” ujar juru bicara Aliansi.

Tak hanya kepada KPK, tuntutan juga dilayangkan kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) agar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi di lingkungan BP2TD (Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat) Mempawah, yang dinilai stagnan tanpa kepastian hukum. Aliansi menilai proses hukum harus berjalan adil dan transparan, bukan berhenti karena tekanan dari kelompok tertentu.

Menariknya, dalam sikap politik yang cukup berani, aliansi ini juga secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Asta Cita Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yang dalam visinya menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu pilar utama pemerintahan ke depan. Namun, mereka juga mengkritisi praktik perlindungan politik terhadap pelaku korupsi , termasuk yang diduga dilakukan oleh individu yang baru saja bergabung ke Partai Gerindra.

“Kami mendukung penuh visi antikorupsi Presiden Prabowo. Namun kami juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada ruang berlindung bagi kader Gerindra sekalipun, apalagi jika yang bersangkutan masuk hanya untuk menghindari jerat hukum,” tegas pernyataan itu.

Aliansi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyerukan agar seluruh elemen bangsa, terutama aparat penegak hukum dan partai politik, tidak memberikan ruang kompromi terhadap pelaku korupsi. Mereka menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara.

Pernyataan ini disambut luas oleh masyarakat sipil di Kalimantan Barat, dan menjadi alarm bagi lembaga penegak hukum agar tidak membiarkan praktik impunitas terus berlangsung.