Proyek RSUP Jagoi Babang Diduga Sarat KKN, Retak Sebelum Difungsikan

Indo-sight.com|BENGKAYANG, KALBAR —  Rumah Sakit Umum Pratama (RSUP) Jagoi Babang yang telah diresmikan Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, pada Kamis (19/9/2024) hingga kini, Rabu (30/7/2025), belum difungsikan. Proyek dengan nilai anggaran mencapai Rp36.789.000.000,00 tersebut kini menuai sorotan tajam setelah ditemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian mutu bangunan di lapangan.

Proyek pembangunan RSUP Jagoi Babang yang terletak di Dusun Risau, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, dimulai sejak Juli 2023. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, pelaksanaan proyek dilakukan oleh PT Budi Bangun Konstruksi, sementara proses pengawasan dipercayakan kepada konsultan gabungan PT Mahakarya Abadi KSO dan PT Tria Erisko Konsultan.

Proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023. Namun, pembangunan yang semestinya menjadi jawaban atas kebutuhan layanan kesehatan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat ini justru memunculkan dugaan kuat terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Tim media yang melakukan pemantauan langsung di lokasi RSUP menemukan sejumlah fakta mencengangkan. Dinding bangunan tampak sudah mengalami retakan, sementara bagian lantai depan bangunan terlihat dalam kondisi kosong dan sejumlah porselen pecah. Padahal, bangunan tersebut belum pernah difungsikan sama sekali sejak diresmikan hampir satu tahun lalu.

Lebih dari itu, pada halaman depan rumah sakit ditemukan saluran air (blong air) yang dibiarkan tanpa penutup atau pengaman, sehingga membahayakan keselamatan warga maupun calon pasien yang berkunjung ke area tersebut. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya aspek pengawasan proyek, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai integritas pelaksanaan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.

Belum beroperasinya RSUP Jagoi Babang hingga saat ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Warga menilai proyek tersebut belum memberikan manfaat nyata bagi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat perbatasan, sebagaimana yang diharapkan saat peletakan batu pertama dilakukan tahun lalu.

Sejumlah aktivis dan pemerhati pembangunan daerah mendesak agar aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek ini. Selain menelusuri potensi penyimpangan anggaran, evaluasi teknis terhadap kualitas bangunan juga dinilai penting untuk mencegah jatuhnya korban di kemudian hari.

Di tengah sorotan publik terhadap kualitas infrastruktur pelayanan publik, proyek RSUP Jagoi Babang menjadi contoh nyata perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek pemerintah, khususnya yang bersumber dari dana APBN/APBD.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek dan konsultan pengawas belum memberikan keterangan resmi atas kondisi bangunan yang ditemukan rusak meski belum digunakan. Sementara itu, Pemkab Bengkayang juga belum mengumumkan secara terbuka rencana tindak lanjut terhadap fungsi operasional rumah sakit tersebut.

Sumber : Tim investigasi
Red/Kalbar*