Herman Hofi Munawar Tegaskan Independensi Majelis Hakim PN Pontianak Harus Dijaga

Indo-sight.com | PONTIANAK — Integritas dan independensi lembaga peradilan menjadi prinsip mendasar yang harus dijaga dalam setiap proses persidangan. Majelis hakim diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan bebas dari tekanan pihak mana pun demi menjamin keadilan bagi para pencari keadilan.

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, SH, menyampaikan hal tersebut di Pontianak, Kamis (29/10/2026). Ia menegaskan bahwa proses peradilan harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa intervensi kekuasaan, kepentingan kelompok, maupun tekanan opini publik.

Menurut Herman, persidangan merupakan ruang pembuktian hukum, bukan arena untuk memenangkan opini di tengah masyarakat. Karena itu, semua pihak perlu menghormati mekanisme persidangan dan memberikan kesempatan yang setara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa, serta penasihat hukumnya untuk menyampaikan bukti, menghadirkan saksi, dan mengajukan ahli sesuai ketentuan hukum acara.

Baca Juga:

DPD LPM MEMPAWAH TEGAS: JANGAN MENGHAKIMI DI RUANG PUBLIK, JIKA ADA PELANGGARAN BUKTIKAN SECARA HUKUM!

Ia juga menekankan bahwa proses pemeriksaan perkara pidana harus tetap berada dalam ruang lingkup dakwaan yang diajukan JPU. Seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan harus diuji secara terbuka agar dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan.

Herman mengingatkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan. Oleh sebab itu, independensi hakim harus dihormati dan dilindungi dari segala bentuk tekanan yang berpotensi memengaruhi objektivitas dalam memeriksa serta memutus perkara.

Menurutnya, putusan pengadilan harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan pada kepentingan pihak tertentu atau desakan opini publik.

Baca Juga:

Warga Gang Amalia Akui Beli dan Garap Tanah Sejak 1982, Minta Kepastian Hukum serta Solusi atas Sengketa Lahan

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk menghormati prinsip due process of law, yakni proses hukum yang adil dan sesuai aturan. Sikap tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sekaligus memastikan setiap pihak memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum.

“Mari kita kawal bersama proses peradilan ini dengan menjunjung tinggi etika, menghormati independensi majelis hakim, dan menerima hasil akhir yang diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang sah di muka hukum,” pungkas Herman.

Ia berharap seluruh pihak dapat memberikan ruang bagi majelis hakim untuk menjalankan tugas secara mandiri dan profesional hingga putusan dijatuhkan sesuai fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Teluk Empening Diminta Diperiksa

Sumber : Dr.Herman Hofi Munawar, SH (Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik).
Red/Gun*

Baca Juga:

Dari Gudang ke Pasar Tengah, Jejak Distribusi Rokok “Gudang Cengkeh” di Pontianak Mulai Terkuak