Hotel Lucky Cardinal Diduga Langgar UU Lalu Lintas, LSM MAUNG Minta Tindakan Konkret Pemerintah
- account_circle admin
- calendar_month Kam, 28 Agu 2025
- visibility 173
- comment 0 komentar
Indo-sight.com | Batam,Kepri —28 Agustus 2025 |DPP LSM MAUNG mendesak Pemerintah kota Batam Propinsi Kepulauan Riau mengambil tindakan tegas terhadap Hotel Lucky Cardinal yang memarkirkan kendaraan di sekitar jalan perumahan Lucky Estate dan trotoar. Pasalnya, hal tersebut berpotensi melanggar etika, tetapi juga pelanggaran hukum yang serius.
“Kami mendesak Pemerintah Kota Batam, khususnya Dinas Perhubungan, untuk tidak hanya memberikan teguran, tetapi juga menerapkan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini adalah masalah serius yang mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan warga. Jika tidak ditindak dengan tegas, pelanggaran serupa akan terus terjadi.” Ungkap Ketua Umum DPP LSM MAUNG melalui Dedek wahyudi Divisi Investigasi yang bertugas di Batam.
Merujuk pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 275 ayat (1), disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
” Kami berharap agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindak pelanggaran ini dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku demi kenyamanan dan keselamatan bersama” Tegas Dedek
Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan secara eksplisit melarang penggunaan ruang manfaat jalan yang dapat mengganggu fungsi jalan. Pasal 38 menegaskan bahwa trotoar dan bahu jalan harus bebas dari parkir liar yang menghalangi pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas. “Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, hingga pencabutan izin usaha” Pungkasnya
LSM MAUNG juga menyoroti bahwa parkir liar di trotoar melanggar hak pejalan kaki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang menyatakan bahwa jalan harus memberikan fasilitas yang memadai bagi pejalan kaki, termasuk trotoar yang aman dan nyaman.
Penulis : TIM LSM MAUNG
Sumber : DPP LSM MAUNG
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar