Bedah Buku Dr. Herman Hofi Munawar Ungkap Akar Masalah Pengadaan: Bukan Aturannya, Tapi Tafsir Hukumnya

Indo-sight.com|Pontianak – Peluncuran sekaligus bedah buku berjudul “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” sukses digelar di Aming Coffee, Jalan Podomoro, Pontianak, Kamis, 17 Juli 2025 malam. Buku ini merupakan karya ke-9 dari Dr. Herman Hofi Munawar, sosok yang dikenal luas sebagai pengamat hukum dan kebijakan publik.

Acara ini tak sekadar seremoni peluncuran biasa. Kehadirannya menjadi wadah diskusi yang menghidupkan isu-isu penting dalam dunia pengadaan, yang selama ini kerap menimbulkan kebingungan bahkan ketakutan, khususnya di kalangan aparatur pemerintah dan pelaku jasa konstruksi.

Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah tokoh penting dan lintas sektor. Di antaranya Gubernur Kalimantan Barat, Drs H. Ria Norsan, Sekretaris Daerah Kalbar dr. Harisson, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Dr. Hermansyah, serta narasumber lain seperti Ir. H. Mei Purwowidodo dan Nur Alifuddin. Turut memadati ruangan juga para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, hingga kontraktor dan aparat penegak hukum.

Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan mengapresiasi tinggi karya Dr. Herman Hofi Munawar. Menurutnya, kompleksitas aturan dalam pengadaan barang dan jasa kerap menjadi titik rawan yang bisa berujung pada permasalahan hukum, padahal regulasi dasarnya sudah jelas.

“Buku ini penting. Banyak pelaku yang akhirnya terjerat masalah karena kurang paham. Padahal ada UU Jasa Konstruksi dan Perpres No. 12 Tahun 2021 yang sudah jadi rujukan. Kita harus pahami aspek administrasi, perdata, hingga potensi pidananya,” ujar Ria Norsan.

Senada dengan itu, Dr. Hermansyah dari Universitas Tanjungpura menekankan bahwa kehadiran buku ini sangat relevan di tengah ketidakpastian hukum yang sering dirasakan pelaku pengadaan.

“Ketidaktahuan terhadap aspek hukum sering kali membuat mereka takut. Buku ini menjadi pegangan penting, agar para pelaku tidak gamang dalam melaksanakan tugasnya,” ujarnya.

Mr. Marius Van Helden, seorang peserta berasal dari Australia yang turut hadir, menyampaikan rasa hormat dan apresiasinya atas peluncuran buku karya Dr. Herman Hofi Munawar. Ia menilai buku ini sangat relevan, khususnya bagi mereka yang kerap berhadapan dengan proses pengadaan yang melibatkan dana pemerintah.

“Saya ucapkan selamat dan mengapresiasi atas peluncuran dan bedah buku ini,” ujar Marius.

“Ini sangat penting agar orang mengerti aspek legal ketika mereka mencari dana dari pemerintahan. Dan saya pikir buku ini memperkenalkan mereka kepada hal tersebut dan membantu mereka menemukan jalan mereka,” tambahnya.

Sebagai penulis, Dr. Herman Hofi Munawar menuturkan bahwa buku ini lahir dari kegelisahannya atas masih banyaknya polemik dalam pelaksanaan pengadaan. Bagi dia, akar masalah bukan terletak pada kurangnya aturan, melainkan pada cara menafsirkan aturan itu sendiri.

“Regulasi kita sebenarnya sudah lengkap. Tapi yang belum satu suara adalah penafsirannya. Kalau semua selalu menempatkan pengadaan dalam ranah pidana, padahal semestinya administratif dan perdata, itu yang bahaya,” jelasnya.

Ia juga mengkritisi fenomena ketakutan yang menyelimuti aparatur dan kontraktor dalam mengambil keputusan pengadaan.

“Banyak yang takut jadi PPK, takut tanda tangan, semua saling lempar tanggung jawab. Padahal kalau pengadaan terhenti, pemerintahan juga bisa macet. Yang dirugikan tentu masyarakat,” tegas Herman.

Buku “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” menjadi karya ke-9 dari Dr. Herman. Di dalamnya, ia mengupas tuntas isu-isu krusial mulai dari aspek administratif, keperdataan, hingga potensi kriminalisasi dalam proses pengadaan. Dengan gaya bahasa yang sistematis dan lugas, buku ini dirancang untuk menjadi panduan praktis sekaligus refleksi hukum yang mendalam.

Acara peluncuran buku ini pun menjadi ruang perjumpaan para pemangku kepentingan dari berbagai lini. Diskusi yang mengemuka menunjukkan bahwa dunia pengadaan membutuhkan kesamaan pemahaman hukum untuk menciptakan sistem yang bersih, adil, dan profesional.

Dengan hadirnya buku ini, diharapkan para pejabat pembuat komitmen (PPK), pengguna anggaran, hingga pelaksana jasa tak lagi ragu mengambil keputusan, selama berada di koridor hukum yang jelas.

“Kita butuh keberanian yang berbasis pengetahuan. Buku ini adalah alat bantu agar kita semua tidak hanya bekerja, tapi juga paham batas-batas hukumnya,” pungkas Dr. Herman.

Sumber : Dr.Herman Hofi Munawar, SH

Red/Gun*